Polemik Mobil Dinas Rp12 Miliar di PALI, Ketua DPRD Angkat Bicara Luruskan Informasi

PALI, Indosumatera.com–11 Agustus 2025 – Dalam beberapa pekan terakhir, isu pengadaan mobil dinas Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) menjadi topik panas di kalangan publik. Tak hanya mengisi pemberitaan media, obrolan di warung kopi hingga grup WhatsApp warga pun ramai membicarakannya.

Angka Rp12 miliar yang beredar memunculkan pertanyaan besar: apakah dana sebesar itu benar-benar hanya untuk dua unit kendaraan pejabat daerah?

Polemik ini mencuat setelah sejumlah media menyoroti nilai pengadaan yang dianggap fantastis. Menanggapi isu tersebut, Ketua DPRD Kabupaten PALI, H. Ubaidillah, S.H., memberikan klarifikasi resmi untuk meluruskan informasi yang dinilai simpang siur.

Menurut Ubaidillah, anggaran mobil dinas tersebut sudah tercantum dalam APBD 2024 dan telah dibahas jauh sebelum Bupati dan Wakil Bupati saat ini dilantik.

> “Kami sudah memanggil Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada saat itu untuk membicarakan ini. Jadi bukan mendadak, dan bukan pula dibahas diam-diam,” ujarnya, Senin (11/8/2025).

Ia menegaskan, nominal Rp12 miliar tidak murni untuk pembelian mobil dinas Bupati dan Wakil Bupati. Di dalamnya, termasuk pengadaan mobil tamu, kendaraan operasional, serta kebutuhan penunjang lain yang telah dirinci dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

> “Kalau dibaca DPA-nya lengkap, akan kelihatan peruntukannya. Jadi, tidak bisa disimpulkan hanya untuk dua mobil,” tegasnya.

Ubaidillah juga menekankan bahwa sumber usulan anggaran berasal dari hasil evaluasi Gubernur Sumatera Selatan, bukan dari kepala daerah yang sekarang menjabat.

> “Bupati dan Wakil Bupati yang sekarang bahkan belum dilantik saat usulan ini diajukan. Jadi jelas, bukan mereka yang mengusulkan,” katanya.

Ia berharap penjelasan ini dapat memberikan gambaran utuh kepada masyarakat tentang proses penyusunan anggaran, sehingga kesalahpahaman dapat diminimalkan.

> “Kita ingin informasi yang beredar itu utuh. Jangan sampai potong-potong sehingga menimbulkan salah paham,” pungkasnya.

Dengan adanya klarifikasi dari DPRD ini, diharapkan polemik yang berkembang di masyarakat dapat mereda dan diskusi publik kembali berlandaskan data dan fakta. (Red)